Misbakhun Minta Pemda Bangun Akuntabilitas Pelayanan Publik

29-05-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Munchen/nr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membangun akuntabilitas pelayan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada sosialisasi optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (26/5). 


"Sebagai bentuk tanggung jawab Saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan, untuk membangun akuntabilitas di pemda," ujar legislator yang juga Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 


Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (27/5/2023), ia menambahkan bahwa kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas. Sosialisasi itu, kata dia, untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR.


"BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas. DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.


Dikemukakan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, disampaikannya bahwa BPK merupakan salah satu lembaga tinggi negara. 


Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama 3 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur II itu mengatakan bahwa dirinya akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.


Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu. Menurut dia, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.


"Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu dibahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti," pesannya. (uc/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...